LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI

UNDANG – UNDANG NO. 15 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

1.	Pengantar

Bergantinya orde pemerintahan berdampak pada berakhirnya era penggunaan UUPI (Undang-undang Perbendaharaan Indonesia) sebagai dasar hukum perbendaharaan karena tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Untuk itu diperlukan perangkat lainnya yang akan memperjelas definisi, ruang lingkup, atau obyek pemeriksaan itu sendiri. Maka salah satunya disusunlah UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sedangkan dari sisi subyek menunjukan kepada pengelola keuangan negara itu sendiri baik di pusat maupun di daerah. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek dimaksud mulai dari perumusan, pengambilan keputusan hingga pertanggung jawaban. Dari sisi tujuan lebih kepada penekanan pada aspek kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaa obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.
Selain itu dalam rangka terwujudnya transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan diperlukan asas-asas dalam pengelolaannya. Asas-asas ini diharapkan mampu dicerminkan dalam penerapan kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara diantaranya dengan peningkatan profesionalisme dibidang keuangan adalah Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Bahan ajaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini merupakan suatu petunjuk teknis bagi para siswa Dikbangspes Bensatker, sehingga diharapkan  setelah mengikuti pelajaran ini siswa  mengetahui tata cara pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di masing-masing kesatuan kerjanya.

Untuk tercapainya proses belajar mengajar yang  diharapkan, maka garis besar isi materi bahan ajaran ini adalah :
-	Ketentuan Umum yang meliputi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
-	Lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
-	Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

1
-	Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
-	Pengenaan ganti kerugian negara pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
-	Ketentuan pidana pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
-	Ketentuan peralihan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
-	Ketentuan penutup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2.	Standar Kompetensi 

Memahami prosedur pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Kompetensi Dasar

Mengerti pengertian –pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Indikator Hasil Belajar

Menjelaskan pengertian- pengertian yang berkaitan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

3
KETENTUAN UMUM
Pengertian – pengertian yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

1.	Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. 	Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.	Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
4. 	Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan negara.
5. 	Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. 	Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
7. 	Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4
8. 	Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
9. 	Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
10. 	Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
11. 	Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
12. 	Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

5

BAB II

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB 
KEUANGAN NEGARA

Kompetensi Dasar

Memahami pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara  sesuai dengan ketentuan

Indikator Hasil Belajar
	
1.	Menjelaskan Lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2.	Menjelaskan Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3.	Menjelaskan Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
4.	Menjelaskan Pengenaan ganti kerugian negara pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
5.	Menjelaskan Ketentuan pidana pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
6.	Menjelaskan Ketentuan peralihan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
7.	Menjelaskan Ketentuan Penutup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

6
1.	Lingkup Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

a.	Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
b.	BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
c.	Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
d.	Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
e.	Pemeriksaan sebagaimana disebutkan diatas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
f.	Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
g.	Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
h.	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan diatas dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. 
i.	Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas disusun oleh BPK, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah.
7
2. 	Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
a.	Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK. 
b.	Dalam perencanaan pemeriksaan, saran, dan pendapat tugas BPK :
	1) 	Dalam merencanakan tugas pemeriksaan, BPK memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan.
	2) 	Dalam rangka membahas permintaan, saran, dan pendapat sebagaimana dimaksud diatas, BPK atau lembaga perwakilan dapat mengadakan pertemuan konsultasi. 
c.	Dalam merencanakan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas,  BPK dapat mempertimbangkan informasi dari pemerintah, bank sentral, dan masyarakat.
d.	Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka  BPK :
	1) 	Dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah. 
	2) 	Untuk keperluan sebagaimana dimaksud diatas, laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.
	3) 	Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. 
8
e. 	Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat : 
1). 	meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
2). 	mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
3). 	melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
4). 	meminta keterangan kepada seseorang;
5). 	memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
f.	Dalam rangka meminta keterangan sebagaimana dimaksud diatas, BPK dapat melakukan pemanggilan kepada seseorang. 
g. 	Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
h. 	Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.  

9
i. 	Dalam hal lainnya, maka :
	1) 	Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2) 	Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud diatas diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.
3. 	Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
a.	Dalam hal Pemeriksa, maka :
	1) 	Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
	2) 	Dalam hal diperlukan, pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan.
b.	Dalam hal Laporan Hasil Pemeriksa, maka :
	1) 	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
	2) 	Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
	3) 	Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
	4) 	Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
10
c. 	Dalam hal  laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK, maka :
	1) 	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
	2) 	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
	3) 	Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan pula kepada Presiden / gubernur / bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
	4) 	Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR / DPD / DPRD sesuai dengan kewenangannya.
	5) 	Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR / DPD / DPRD sesuai dengan kewenangannya.
	6) 	Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan pula kepada Presiden / gubernur / bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya.
	7) 	Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.   

11
d. 	Berkaitan dengan ikhtisar hasil pemeriksaan, maka :
	1) 	Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
	2) 	Ikhtisar hasil pemeriksaan tersebut, disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
e. 	Berkaitan dengan Laporan hasil pemeriksaan, maka :
	1) 	Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. 
	2) 	Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas,  tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
f. 	Pejabat yang terlibat, adalah :
	1) 	Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
	2) 	Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
	3) 	Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

12
	4) 	BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas.
	5) 	Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
	6) 	BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
g. 	Keterkaitan tindaklanjutnya, bahwa :
	1) 	Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
	2) 	DPR / DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
	3) 	DPR / DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
	4) 	DPR / DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.  
4. 	Pengenaan Ganti Kerugian Negara
a. 	Berkaitan dengan Pengenaan ganti kerugian, maka :
	1) 	BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
	2) 	Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan. 
13
	3) 	Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.
	4) 	Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
	5) 	Tata cara penyelesaian ganti kerugian dimaksud, berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.
b.	Pejabat yang berkaitan dengan Pengenaan ganti kerugian, adalah :
	1) 	Menteri / pimpinan lembaga / gubernur / bupati / walikota / direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian Negara / daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian Negara / daerah dimaksud.
	2) 	BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian Negara / daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan / atau pejabat lain pada kementerian Negara / lembaga / pemerintah daerah.   

14
5.	Ketentuan Pidana
a. 	Ketentuan pidana bagi pelaku, sebagai berikut :
	1) 	Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan/atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak  Rp. 500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).
	2) 	Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan/atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan,  maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak  Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	3) 	Setiap orang yang menolak pemanggilan yang dilakukan oleh BPK, tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun  6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	4) 	Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).   

15
b.	Ketentuan pidana bagi pemeriksa, sebagai berikut :
	1) 	Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	2) 	Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan/atau tugas pemeriksaan,  dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda  setinggi-tingginya  Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	3) 	Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu melakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
	4) 	Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil  pemeriksaan, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1 (satu)  tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda paling banyak  Rp. 500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah).

16

6.	Ketentuan Peralihan
Berkaitan dengan ketentuan peralihan, maka :
1) 	Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ini dilaksanakan mulai sejak pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2006.
2) 	Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau Pemerintah pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya Undang-undang ini.
3) 	Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-undang ini.    

7.	Ketentuan Penutup
Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 19 Juli 2004.      

17
BAB III

PENUTUP

	Demikian Naskah Sekolah Sementara untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan pengembangan Spesialisasi  Bensatker (Inspektur /  PNS Gol. III)  di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

	Penyusunan Naskah Sekolah Sementara ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan acuan sehingga diharapkan tercapai kesatuan arah dan keseragaman pengertian dan tindakan demi terwujudnya kelancaran tugas dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Lingkungan Polri.

                       

18

DAFTAR  PUSTAKA

Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003, tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang (UU) No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

DAFTAR  ISI

HALAMAN
PENGANTAR…………………………………………………………………..	 1
STANDAR KOMPETENSI…………………………………………………….	 2

BAB	I	KETENTUAN UMUM						
		Kompetensi Dasar……………………………………………….	 3
		Indikator Hasil Belajar……………………………………………	 3
		Pengertian…………………………………………………………	 4

BAB	II	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN 
TANGGUNG JAWAB  KEUANGAN NEGARA				
		Kompetensi dasar………………………………………………..	 6
		Indikator Hasil Belajar……………………………………………	 6	
		1.	Lingkup pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara ………………………………..	 7
		2.	Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara ………………………………..	 8
		3.	Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara ………………………………..	10
4.	Pengenaan Ganti Kerugian negara……………………  13
5.	Ketentuan Pidana ………………….……………………  15
6.	Ketentuan Peralihan ………………….…………………  17
7.	Ketentuan  Penutup ………………..……………………  17
	
BAB	 III	PENUTUP…………………………………………………………	 18

		DAFTAR PUSTAKA

		

		

	

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI
SAMBUTAN

	Salah satu tugas Polri adalah melaksanakan pelayanan tehadap masyarakat di segala lapisan tanpa diskriminasi dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga profesionalisme aparatur baik anggota Polri maupun PNS Polri dalam pemberian pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting karena profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri merupakan faktor penggerak utama dalam organisasi atau institusi Polri.
Secara teoritis-konseptual, Sumber Daya Manusia dikatakan profesional apabila ia memiliki keahlian atau kompetensi tertentu, mempunyai pengalaman dalam bidang kerja tertentu dan berkomitmen dalam bekerja. 
Sejalan dengan tuntutan kualitas dan berkomitmen tersebut, penyelenggaraan pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) bagi Inspektur/PNS Gol. III Bensatker, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalisme sebagai unsur pelaksana dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Materi yang termuat dalam Naskah Sekolah Sementara ini dikembangkan sebagai bahan ajar minimal yang harus diberikan kepada peserta didik pada pendidikan pengembangan spesialisasi Inspektur/PNS Gol. III Bensatker sehingga sangat diharapkan bagi para tenaga pendidik maupun peserta didik untuk menggunakan referensi lain dalam upaya  pengayaan materi di bidang Adiministrasi Keuangan.  
 Dengan disahkannya Naskah Sekolah Sementara ini, diharapkan penyelenggaraan Dikbangspes Inspektur/PNS Gol. III Bensatker dapat dilaksanakan secara terdesentralisasi dengan mutu materi / substansi pembelajaran yang sama. 
	Kepada para Penyusun Naskah Sekolah Sementara ini, yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja samanya dalam penulisannya kami haturkan banyak terima kasih dan penghargaan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima pengabdian kita dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Polri, khususnya pada bidang Administrasi Keuangan  dalam meningkatkan pelayanan Keuangan di Lingkungan Polri.  

	Bandung,          Desember  2009
KAPUSDIKMIN   LEMDIKLAT  POLRI

Drs.  V. E. SIMANJUNTAK
KOMISARIS BESAR POLISI  NRP  57081075
	
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
          PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI

NASKAH SEKOLAH SEMENTARA

tentang
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB 
KEUANGAN NEGARA 
untuk

PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI BENSATKER 
( INSPEKTUR/PNS GOL. III )

 

	
DISAHKAN DENGAN
SKEP KAPUSDIKMIN LEMDIKLAT POLRI
NO. NO. POL.   :  SKEP /      / XII / 2009
                             TANGGAL        :    DESEMBER  2009